Kembangkan BMT di Lingkungan Pesantren
Posted on: April 20, 2009
BANDUNG — Ratusan pesantren di Jabar digiring oleh pemerintah daerah setempat, untuk mendirikan BMT. Sejak tahun 2006 hingga 2008, pertumbuhan jumlah BMT di Jabar sudah mencapai 230 unit usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jabar, Mustopa Djamaludin, menjelaskan, BMT merupakan unit usaha yang lagi berkembang di tanah air. Dia menuturkan, perkembangan BMT, khususnya di Jabar, turut mengimbangi kemajuan perbankan syariah.
Mustopa menandaskan, pengembangan BMT di Jabar sangat signifikan dan relevan. Provinsi Jabar yang mayoritas pendudukanya beragama Islam, tambah dia, tentu mengharapkan berkembangnya sistem ekonomi berbasis syariah.
Untuk merealisasikan pertumbuhan BMT di Jabar, pihaknya kerap mengkonsolidasikan ke masing-masing pesantren. Kata Mustopa, Pemprov Jabar berharap masing-masing pesantren mendirikan unit usaha berupa BMT. Sebab, tambah dia, tidak sedikit pesantren di Jabar yang berlokasi di tengah sentra pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.
Dengan kehadiran BMT, tambah Mustopa, dipastikan mampu mendongkrak roda perekonomian di daerah tersebut. Dia memaparkan, hingga tidak semua desa di Jabar tersentuh oleh dunia perbankan. ”BMT yang berpeluang menyentuh mereka (warga desa),” ujar Mustopa kepada Republika, Kamis (14/8).
Menurut Mustopa, sekali pun penyaluran pinjamannya dalam skala kecil, namun modal yang dimiliki oleh BMT di Jabar lumayan besar. Dia memaparkan, modal yang kini dimiliki oleh masing-masing BMT di Jabar berkisar Rp 100 juta hingga Rp 5 miliar.
Secara kuantitatif, tambah Mustopa, perputaran uang yang difasilitasi oleh BMT tersebut, cukup berarti dalam memulihkan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kata dia, pengembangan BMT di Jabar akan dijadikan program khusus di Jabar.
Diakui Mustopa, saat ini memang Pemprov Jabar belum mengalokasikan secara khusus anggaran pengembangan BMT. ”Insyaallah tahun depan akan kita siapkan,” tambah dia.
Kata Mustopa, Pemprov Jabar berkewajiban mengembangkan BMT di Jabar, khususnya di lokasi pesantren. Terlebih lagi, tambah dia, pengembangan BMT merupakan program pemeritah pusat yang harus diindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah.
Kepada pemkab dan pemkot pun, diharapkan Mustopa, untuk lebih menggiatkan pengembangan BMT di masing-masing daerahnya. Karena memang, tambah dia, pemkab dan pemkot yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=1
B.S.P. Corp. 
Leave a comment