JAKARTA — Baitulmal wattamwil (BMT) dinilai lebih baik tetap berbadan hukum koperasi. Sehingga, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) hanya diperbolehkan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dari anggota saja. Hal tersebut berbeda dengan kondisi BMT saat ini di mana mereka menghimpun juga dana dari nonanggota. ”Lebih baik tetap seperti koperasi saja. Saya kira belum tepat BMT menjalankan fungsi perbankan,” kata anggota komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo kepada Republika, Selasa, (1/8). Ia berpendapat BMT tidak dapat menjalankan fungsi perbankan karena akan menyulitkan pengawasan. Saat ini sekitar 3.200 BMT di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, fugnsi pengawasan akan lebih kompleks. Hal serupa terjadi di Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional maupun syariah. Padahal, tambahnya, BPR memiliki struktur permodalan dan manajemen lebih mapan daripada BMT atau koperasi. ”Potensi penyelewenangan dan moral hazard-nya lumayan besar. Disamping melanggar UU Perbankan,” katanya. Bila terjadi penyelewengan, kata Dradjad, maka hal tersebut akan dapat berdampak pada citra perbankan syariah. Pasalnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara perbankan syariah dan BMT. ”Sangat mungkin terjadi ketika BMT menghimpun DPK lalu dianggap bank syariah dan menyelewengkannya. Yang rusak kan bank syariah,” katanya. Meskipun demikian, Dradjad mengapresiasi BMT dalam membantu kelompok masyarakat yang unbankable. Namun, kata dia, bila menjalankan kedua fungsi koperasi dan perbankan, aplikasinya di lapangan amat sulit. ”Sebagai akademisi, saya setuju dengan konsep BMT. Tapi, ketika maju ke pelaksanaan, BMT sangat sulit diterapkan. Nantinya yang dirugikan juga masyarakat,” katanya. Terkait RUU LKM, Dradjad menyebutkan, hingga kini, RUU tersebut belum masuk dalam rencana pembahasan komisi XI. Menurut dia, RUU dibuat berdasarkan usulan DPD tersebut kemungkinan masih di Badan Legislatif (Baleg) atau Bamus DPR. ”Hingga kini, belum ada pembahasan mengenai RUU tersebut,” katanya. Dradjad menambahkan, bila BMT tetap ingin menghimpun dana pihak ketiga, ia menyarankan BMT naik status menjadi BPRS. Caranya dengan menggabungkan sejumlah BMT. Dengan demikian, BPRS tersebut masuk dalam kerangka pengawasan Bank Indonesia (BI) sehingga prinsip kehati-hatian tetap terjaga. Menanggapi hal ini, Sekjen Asosiasi BMT Se-Indonesia (Absindo), Andi Estetiono mengaku memahami kendala pengawasan terhadap BMT. Namun, adanya kendala tidak berarti harus meniadakan BMT mengingat fungsinya yang vital. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor mikro. ”Kita semua harus mengupayakan karena 90 persen masyarakat kita ada di situ,” kata pria yang juga ketua pengurus BMT Berkah Madani Depok ini. Andi menyebutkan, kehadiran BMT di desa efektif membantu perkembangan ekonomi mikro dan kecil. BMT bisa mengurangi fungsi rentenir yang menjerat masyarakat. Oleh sebab itu, Andi berharap keberpihakan Komisi XI. Salah satunya dengan merumuskan merumuskan mekanisme pengawasan bagi BMT dan LKM dalam RUU LKM. Ia meminta komisi XI untuk memasukkan pasal mengenai pembentukan lembaga pengawas independen bagi BMT dan LKM. Sehingga, kata dia, kemunginan adanya penyalahgunaan LKM dapat dicegah melalui pengawasan tersebut. Terkait badan hukum, Andi menyatakan Absindo sejak semula menyetujui keharusan bagi BMT untuk berbadan hukum koperasi. Itu, lanjutnya, bisa tetap dilakukan sembari menanti lahirnya RUU LKM. ”Saya kira kita harus tetap punya badan hukum karena kita negara hukum,” katanya. Andi juga mengaku sepakat agar penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh BMT hanya dilakukan dari anggota. Meskipun, ia mengakui adanya sejumlah BMT yang menerima simpanan nonanggota. Fakta Angka 3.200 Jumlah BMT aktif di Indonesia sehingga menyulitkan pengawasan. (aru)

http://www.smecda.com/deputi7/BERITA%20KUKM%202006/REPUBLIKA_02082006.pdf –

Software BMT Free Download…!

Ditulis oleh BPTP Sumatera Utara Monday, 23 February 2009

Prima Tani Desa Sipare-pare, kabupaten Batu Bara sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan komoditas unggulan padi sawah, kakao dan ternak. Dalam perkembangannya telah banyak inovasi teknologi pertanian diperkenalkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, ST yang didampingi oleh Bupati kabupaten Batu Bara O.K. Arya SH, MM, Kadis Pertanian Sumatera Utara Ir. Ardhi Kusno dan Kadis Pertanian kabupaten Batu Bara Ir. Budi Sanjaya serta Kepala BPTP Sumatera Utara Dr. Prama Yufdy, telah melakukan panen perdana padi sawah varietas Mekongga. Hasil ubinan yang dipanen Wakil Gubernur dan rombongan adalah 9.2 ton/ha GKP.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sumatera Utara juga berkesempatan meresmikan beroperasinya 5 buah BMT yang merupakan pengembangan dari BMT Mandiri Sipare-pare yang telah berdiri sejak 2007. Kelima BMT tersebut adalah (1) BMT Mandiri Barokah, Indrapura, Kecamatan Air Putih, (2) BMT Mandiri Amanah, Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, (3) BMT Mandiri Umah, Kebun Kopi, Kecamatan Sei Suka, (4) BMT Mandiri Amanah Iwil, Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, (5) BMT Mandiri Batuah Desa Medang, Kecamatan Medang Deras. Pengembangan kelima BMT ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Muamalat dan PINBUK Sumatera Utara.

BMT Mandiri Sipare-pare pada awalnya berbentuk Tabungan Masyarakat Mandiri (TMM) yang kemudian berkembang menjadi Baitul Mal Watamwil (BMT). Lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dana dipungut dari anggota BMT setiap hari sebesar Rp.1.000. Pengumpulan uang Rp.1.000 perhari dari anggota dilakukan oleh 5 orang petugas. Pada awalnya (Juni 2007) I dana yang terhimpun berjumlah Rp 33,9 juta. Dan sudah didistribusikan ke 87 orang petani/masyarakat dengan anggota mencapai 320 orang. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp.200.000 – Rp.350.000 per orang. Saat ini jumlah anggota telah mencapai 360 orang dengan tabungan sebesar Rp.230.000.000 dan pada awal Februari 2009 yang lalu telah dibagikan SHU sebesar Rp 37.000.000 kepada anggota.

Software BMT Free Download…!

Ditulis oleh Agustianto

Indonesia misalnya, adalah negara berkembang yang jumlah pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum bisa menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan.

Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa menyebabkan konsep BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dapat ‘dihadirkan’ di daerah kabupaten kota dan bahkan di kecamatan dan perdesaan.
Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa.

Dari data di lapangan harus diakui bahwa konsep BRI Unit Desa sudah mampu ‘menjangkau’ komunitas pedesaan, terutama untuk pelayanan penabungan (saving). Kampanye pemerintah agar rakyat menabung efektif dilaksanakan masyarakat perdesaan hampir dua dekade (1970-80’an). Namun kelemahan dari konsep pembangunan masa lalu adalah adalah terserapnya ‘tabungan masyarakat’ pedesaan ke ‘kota’ dan hanya sepertiga dana tabungan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat perdesaaan itu sendiri. Selebihnya lari ke kota dan digunakan oleh orang kota. Meskipun pada tahun 1992 terjadi peningkatan, namun masih jauh dari signifikan. Menurut data 1992, akumulasi tabungan masyarakat Desa di BRI Unit Desa sebesar Rp 21,8 trilyun, sedangkan kredit yang dikucurkan untuk masyarakat desa hanya Rp 9,9 triliun. Berarti masih cukup banyak dana desa yang diserap orang kota. Padahal seharusnya terjadi sebaliknya, dana orang kota digunakan orang desa.

Konsep BRI Unit Desa ini sebenarnya sudah bisa dijadikan semacam acuan untuk pengembangan daerah (desa), namun apakah BRI Unit Desa sudah dapat mengakses kelompok yang paling miskin di akar rumput? Mungkin secara teknis dan di atas kertas bisa saja. Namun jika dilihat dari karakteristik bisnis perbankan dan karakteristik peminjam, jawabannya tidak bisa. Maka dengan kekosongan pada pasar lembaga keuangan untuk tingkat paling miskin ini, institusi yang paling cocok adalah konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Read the rest of this entry »

Rubrik Khusus 13-03-2009

*hasan basri
Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki banyak desa. Berdasarkan data, sedikitnya ada 73.000 daerah pedesaan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan dan sektor informal lainnya. Masyarakat desa butuh modal kerja agar bisa mengembangkan usahanya. Namun adakah lembaga keuangan yang mengaksesnya?
BELUM adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah pedesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai, yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa, membuat konsep Baitul Maal wat Tamwil atau lembaga keuangan mikro syariah dapat ‘dihadirkan’ di daerah perdesaan.
Konsep BMT desa merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Dari data dilapangan harus diakui bahwa konsep BRI Unit Desa sudah mampu ‘menjangkau’ komunitas pedesaan-terutama untuk pelayanan penabungan (saving). Kampanye pemerintah agar rakyat menabung efektif dilaksanakan masyarakat pedesaan hampir dua dekade (1970-80’an). Namun kelemahan dari konsep pembangunan masa lalu adalah terserapnya dana dari pedesaan ke ‘kota’ dan hanya sekitar sepertiga saja dana tabungan itu yang dapat diakses kembali oleh masyarakat pedesaan.
Konsep BRI Unit Desa ini sebenarnya sudah bisa dijadikan semacam acuan untuk pengembangan daerah (desa), namun apakah BRI Unit Desa sudah dapat mengakses kelompok yang paling miskin di akar rumput? Mungkin secara teknis dan di atas kertas bisa saja. Namun jika dilihat dari karakteristik bisnis perbankan dan karakteristik peminjam, jawabannya masih sulit! Maka dengan kekosongan pada pasar lembaga keuangan untuk tingkat paling miskin ini, institusi yang paling cocok adalah konsep baitul maal wat tamwil (BMT).
Kembali ke Konsep Asal
Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam ‘mengatasi’ (untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan.
Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Menurut Kordinator Pendamping LKM/BMT program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang juga Manager BMT Kube Sejahtera 01, Desa Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Yusman S.Ag, proteksi sosial itu berupa adanya jaminan sosial yang dapat menjaga proses pembangunan. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi (subsidi kepada kaum dhuafa-dalam konsep Islam berupa dana Zakat, Infaq, Shodaqoh-ZIS), ataupun berupa insentif sosial yakni kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial seperti majelis ta’lim serta asuransi kesejahteraan sosial yang sejak beberapa tahun lalu telah pula diluncurkan pemerintah melalui LKM/BMT). Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Sehingga terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda.
Dalam konsep Islam yang dioperasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT, pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas.
Bagian lain dari BMT adalah Baitul Tamwil (bagian pembiayaan). Dalam konsep baitul tamwil pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep ‘lama’ dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan.
Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya profit and loss sharing (bagi untung/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.
Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan, maka aktivitas sosial (non-profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan).
Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah pedesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (Baitul Maal dan Baitul Tamwil) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep itu menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.
General Manager Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) BMT, Irwan Aidil, yang bertemu dengan MedanBisnis di Medan dalam sebuah kesempatan mengatakan, secara nasional saat ini baru berdiri sekitar 4.000 BMT. “Sementara di Indonesia memiliki lebih dari 73.000 desa, sehingga potensi pengembangan BMT ini di desa-desa masih sangat terbuka lebar” katanya.
Penguatan Jaringan
Namun demikian, kata Irwan Aidil, agar BMT-BMT itu dapat tumbuh kuat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat pedesaan, diperlukan adanya jaringan sehingga perlu dibentuk Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT di kabupaten/kota. Di mana salah satu kegiatan Asosiasi ataupun Forum Komunikasi BMT haruslah memprioritaskan pembentukan jaringan dan penguatan BMT. Kemudian, BMT-BMT yang telah kuat bisa membuat semacam ‘kantor kas’ di setiap desa.
Sejumlah strategi dapat dilakukan. Strategi pertama bisa dilakukan dengan pentahapan seperti berikut; Tahap pertama, dengan mengembangkan kantor kas BMT. Tahap kedua, dengan mengembangkan kantor kas BMT menjadi BMT Unit Desa (bisa dengan musyawarah jamaah masjid). Dan tahap ketiga mengembangkan BMT Unit Desa menjadi BMT Desa (sudah menjadi milik komunitas ditandai dengan besaran tabungan yang dihimpun dari anggota atau non anggota).
Strategi kedua adalah dengan membentuk langsung BMT Desa dengan menggunakan jamaah masjid dan perwiritan. Strategi ketiga dengan mengkonversi Lembaga Keuangan Mikro hasil ‘bentukan’ proyek pemerintah menjadi koperasi berdasarkan bagi hasil (syariah). Strategi ini membutuhkan pewacanaan di tingkat komunitas tentang keuntungan-keuntungan konsep bagi hasil dibandingkan dengan konsep riba.
Penyiapan SDM
Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah dan lembaga keuangan mikro (seperti BMT), maka hal yang paling penting adalah investasi pada bidang modal manusia. Pentingnya modal manusia ini disebabkan pada dasarnya hampir semua kegagalan dalam konsep pembagunan disebabkan mismanajemen dan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM Indonesia terutama kualitas spiritualnya!
Kelemahan lain adalah kondisi yang tidak kondusif dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adanya usaha untuk menciptakan level yang sama untuk seluruh pemain (dalam regulasi dan penegakannya ataupun aksesibilitas) menyebabkan tingginya exit rate di kalangan pengusaha di berbagai sektor ekonomi. Masalah lain adalah kemampuan kewirausahaan secara individu (berkaitan dengan kemampuan menciptakan, mereplikasi atau inovasi teknologi)-yang masih merupakan bagian dari modal manusia dan jejaring (modal sosial).
Dalam hubungannya dengan penciptaan modal finansial dan modal manusia ini. Maka disinilah diperlukannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai fasilitator dan mediator dalam pembentukan BMT. Peran sebagai fasilitator dan mediator ini juga dapat dimainkan oleh Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT tadi. Lembaga-lembaga ini dapat melakukan semacam pengkaderan kepada calon-calon pengelola BMT serta memberikan pemagangan-pemagangan ke BMT-BMT yang telah ada dan berhasil dalam pengelolaannya. Dengan demikian, tenaga-tenaga pendamping yang profesional memang mutlak diperlukan dalam pembentukan BMT-BMT ini.
Dengan adanya penyiapan atau investasi di bidang SDM (human capital) ini diharapkan pembangunan wilayah dapat bertumpu pada kemampuan sumberdaya lokal. Dan sekali lagi, peranan jama’ah sangat diharapkan dalam penciptaan kondisi yang lebih baik untuk kondisi ummat/generasi yang akan datang. Inilah saatnya, BMT harus merambah ke desa-desa. Karena perannya kini ‘ditunggu’ masyarakat desa.

Software BMT Free Download…!

Peran baitul maal wat tamwil (BMT) dalam mendorong perlkembangan setor usaha mikro dan kecil semakin terasa kental. Salah satunya ditunjukkan dengan peran BMT Berkah Madani dalam mendorong perkembangan bisnis makan dan sembako di wilayah Depok. Bagi BMT yang berlokasi di Jl. Akses UI no. 44 Kelapa Dua Depok ini , memberikan pembiayaan bagi usaha warung makanan dan sembako penting dilakukan. Karena keduanya menyediakan kebutuhan yang cukup dibutuhkan masyarakat. “Usaha kantin atau warung makanan dan sembako saya kira cukup bagus untuk dibiayai karena memang dibutuhkan ” kata Manajer BMT Berkah Madani, Siti Umainah, Senin (5/3).

Menurut Umainah, kedua warung tersebut memiliki tingkat likuiditas cukup bagus. Bahkan, kedua usaha tersebut sangat cocok dibiayai BMT. “Karena di sekitar Depok banyak kampus. Tentunya yang paling banyak usaha makanan dan sembako. Karena itu, kedua usaha ini memiliki likuiditas yang cukup bagus. Jika dibiayai, mereka bisa melakukan bayaran secara mencicil harian dan mingguan”, katanya.

Hingga akhir tahun lalu, pembiayaan kedua usaha mengkomposisi sekitar 70 persen dari total pembiayaan disalurkan. Sedangkan sisanya merupakan pembiayaan berbagai jenis usaha lainnya seperti bengkel motor. Sedangkan marjin pembiayaan BMT Berkah Madani saat ini tercatat berkisar antara 2,5 hingga 3,5 persen per bulan dengan jangka waktu maksimal enam bulan. Sementara, rata-rata pembiayaan masimal per nasabah sebesar Rp5 juta.

Hingga Desember 2006, aset BMT Berkah Madani tercatat meningkat menjadi Rp2,25 miliar dibandingkan aset periode sama sebelumnya Rp1,73 miliar. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) per Desember 2006 meningkat menjadi Rp809 juta dibandingkan periode sama sebelumnya Rp721 juta. Pembiayaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,77 miliar per Desember 2006 dibanding periode sama sebelumnya Rp1,5 miliar. “akhir tahun lalu, laba bersih kita juga meningkat dari Rp38 juta menjadi Rp58,6 juta”, katanya.

Menurut Umainah, tahun ini aset BMT Berkah Madani ditargetkan meningkat menjadi Rp3 miliar. Sedangkan DPK dan pembiayaan masing-masing ditargetkan meningkat menjadi Rp1 miliar dan Rp2,5 miliar. Laba bersih ditargetkan meningkat menjadi Rp100 juta.

Untuk merealisasikan target tersebut, BMT Berkah Madani akan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah meningkatkan kekuatan pemasaran BMT tersebut dengan menambah jumlah tenaga pemasaran. “Kita ingin akhir tahun ini tenaga marketing kita bertambah menjadi 10 orang dari tahun lalu yang hanya berjumlah 5 orang. Bulan Februari ini, kita sudah menambah dua orang lagi” katanya.

Strategi lainnya, BMT Berkah Madani akan mengoptimal penyaluran pembiayaan bagi masyarakat secara hati-hati. aru

http://berkahmadaniconsultant.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8:bmt-kembangkan-bisnis-makanan-dan-sembako&catid=9:berita&Itemid=32

Software BMT Free Download…!

Selasa, 17 Maret 2009

Jakarta, (17/03). Krisis keuangan global mulai menjangkit di operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mulai merasakan dampak krisis yang melanda sistem keuangan dunia.
Hal ini disampaikan oleh Direktur BMT Husnayain, Komarudin, saat dihubungi kantor berita ekonomi syariah.
Pasalnya, krisis keuangan saat ini secara kasat mata telah dirasakan oleh masyarakat kecil, dengan beberapa harga kebutuhan masyarakat yang cukup mahal, sehingga menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian kebutuhan mereka untuk melakukan saving (menyimpan dana) pun berkurang. Sementara, masyarakat pedagang (usaha) mengalami penurunan usaha mereka, hal inipun mengurangi kemampuan mereka untuk menyimpan dananya.
Disamping itu, lanjut Komarudin, para anggota dan nasabah BMT Husnayain kebanyakan adalah mereka yang bekerja di pabrik dan para pedagang pasar. Sementara ini banyak pabrik-pabrik yang terkena imbas dari krisis keuangan global ini, begitu juga kondisi perdagangan di pasar mengalami penurunan.
”Melemahnya kemampuan masyarakat ini mengurangi kemampuan daya serap BMT Husnayain menghimpun dana dari masyarakat dan mengurangi kemampuannya untuk menyalurkannya ke masyarakat,” ungkap Komarudin. ”Oleh sebab itu, BMT Husnayain tidak berani mentargetkan laba yang terlalu tinggi untuk tahun ini,” tambahnya.
Selama ini, BMT Husnayain selalu mencapai target tahunan. Mulai dari target pembiayaan, asset, ataupun target laba. Untuk laba rata-rata setiap tahun BMT Husnayain dapat membukukan Rp 135 juta. ”Buat kami cukup lumayan untuk membagikan SHU ke anggota.” jelasnya.[roel]
http://www.pkesinteraktif.com/content/view/4479/71/lang,id/

Software BMT Free Download…!